JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jumat (19/9/2025). Menteri Sosial Syaifullah Yusuf melaporkan program prioritas Kementerian Sosial, terutama upaya memastikan bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.
Mensos Syaifullah menjelaskan, Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik. DTSEN menggantikan DTKS dengan data yang sudah diverifikasi, divalidasi, dan diperingkat dari desil 1 hingga 10.
Baca Juga : Prabowo Siapkan Gebrakan Pertanian, Energi Surya, dan Giant Sea Wall
“Kami melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat. Hasilnya, 1,9 juta orang tidak lagi memenuhi syarat menerima bansos, sehingga dialihkan kepada mereka yang lebih berhak,” ujar Syaifullah.
Ia juga menegaskan pemerintah menelusuri penerima bansos yang terlibat judi online (judol). Bagi penerima yang terbukti bermain judol, bantuan langsung dicabut. “Kalau masih sangat membutuhkan, mereka wajib reaktivasi dengan daftar ulang di desa, kelurahan, atau lewat aplikasi Dinsos,” tambahnya.
Hingga triwulan ketiga 2025, penyaluran bansos sudah mencapai 75 persen. Presiden Prabowo mengingatkan agar bansos dipahami sebagai bantuan sementara. Penerima diarahkan ke program pemberdayaan agar mandiri secara ekonomi.
“Bansos itu sifatnya sementara, pemberdayaan selamanya,” tegas Mensos Syaifullah.
Selain itu, Prabowo juga menugaskan Kemensos memperkuat program permakanan dua kali sehari untuk 35 ribu penyandang disabilitas, pemenuhan gizi lansia terlantar di atas 75 tahun, serta program peningkatan keterampilan dan akses usaha.
Baca Juga : Prabowo Naikkan Gaji ASN, TNI/Polri, dan Pejabat Negara Lewat Perpres 79/2025
Kemensos akan menggandeng dunia usaha, filantropi, dan organisasi masyarakat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas juga dilakukan untuk memperkuat anggaran program pemberdayaan.
“Targetnya jelas, tiap tahun ada yang graduasi, naik kelas, dan mandiri,” pungkas Mensos*****
