Pemkot Sungai Penuh Terima Penghargaan Kab/Kota Peduli HAM

Penulis : Redaksi
Selasa, 23 April 2024 - 16:59 WIB

Penulis : Redaksi

JAMBIWalikota Sungai Penuh Drs.Ahmadi Zubir, MM Menghadiri Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi, yang bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/4)

Gubernur Jambi berharap dengan dikukuhkannya Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi “Semoga dapat mengkoordinasikan dan memegang peranan dalam pengawasan terkait aktivitas bisnis yang sesuai dengan HAM di Provinsi Jambi “Ujarnya

Pada kesempatan ini Pemerintah Kota Sungai Penuh juga menerima penghargaan Kabupaten/Kota peduli HAM oleh kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi dan disaksikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi M. Adnan , SH, MH

” Terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi yang telah memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Penghargaan ini menjadi suatu kebanggaan bagi Pemerintah dan masyarakat Kota Sungai Penuh serta menjadi bukti kerja keras seluruh pihak ” Ujar Wako Ahmadi (adv)

Berita Terkait

Kominfo Provinsi Jambi Gelar FGD Untuk Pejabat Admin PPID
Pj Bupati Asraf Sampaikan KUA PPAS Tahun 2025
Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-29 di Sungai Penuh: Walikota Alfin Tegaskan Komitmen Wujudkan Lansia Sejahtera dan Bahagia
Sungaipenuh Perlu Konsep Pembangunan yang Terukur. Fikar-Yos: Pemerataan Pembangunan Harus Sesuai Potensi Daerah

Berita Terkait

Jumat, 1 Oktober 2021 - 13:42 WIB

Rutan Sungaipenuh Ikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila dan Doa Kumham untuk Negeri

Selasa, 27 Oktober 2020 - 05:18 WIB

Para Tokoh dan 4 Anggota DPRD Bersatu, Fikar – Yos Semakin Kuat di Tanah Hamparan

Selasa, 18 Januari 2022 - 19:01 WIB

Wako Ahmadi Targetkan TPS 3R Beroperasi Mei 2022

Sabtu, 16 September 2023 - 07:55 WIB

Gubernur Al Haris Paparkan Permasalahan Batubara ke KPK

Berita Terbaru