JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan dana hasil korupsi minyak sawit senilai Rp13 triliun untuk memperkuat pendidikan nasional, memperbaiki sekolah, dan membangun kampung nelayan.
Prabowo menyampaikan perintah itu saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025). Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mengembalikan uang hasil kejahatan tersebut ke rakyat dalam bentuk manfaat nyata.
“Sebagian dana masuk ke LPDP agar anak-anak Indonesia mendapat beasiswa lebih luas,” kata Prabowo di depan para menteri.
Prabowo meminta Purbaya mempercepat penyaluran dana ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mendukung riset dan beasiswa mahasiswa Indonesia.
“Dana ini untuk masa depan bangsa, bukan untuk disimpan,” tegasnya.
Sebelumnya, Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Purbaya menghadiri penyerahan uang pengganti hasil korupsi Crude Palm Oil (CPO) di Gedung Kejaksaan Agung.
Burhanuddin melaporkan bahwa negara menerima Rp13,225 triliun dari PT Wilmar Group. Dua perusahaan lain, Musim Mas dan Permata Hijau Group, masih menunda pembayaran sebesar Rp4,4 triliun.
Baca Juga : Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Ada Perang Dingin dengan Luhut di Istana
Mahkamah Agung menghukum tiga korporasi tersebut karena melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memerintahkan mereka mengembalikan uang negara.
Prabowo menugaskan Purbaya menggunakan dana Rp13 triliun itu untuk merenovasi 8.000 sekolah dan membangun 600 kampung nelayan modern.
“Dengan dana ini, kita perbaiki delapan ribu sekolah dan bangun ratusan kampung nelayan dengan fasilitas modern,” ujar Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa setiap kampung nelayan akan memiliki fasilitas cold storage agar nelayan bisa menyimpan hasil tangkapan lebih lama dan menjualnya dalam kondisi segar.
Selain itu, Prabowo meminta Purbaya membagikan buku tulis gratis ke sekolah-sekolah. Ia mengaku prihatin melihat siswa di daerah menulis huruf kecil karena berhemat kertas.
“Saya lihat anak-anak menulis kecil karena hemat kertas. Kita harus bagi buku gratis untuk mereka,” katanya.
Prabowo juga menugaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meningkatkan pelajaran menulis di sekolah.
“Anak-anak harus menulis besar supaya tidak cepat rabun. Masalah kecil ini berpengaruh besar,” ujarnya.
Melalui kebijakan ini, Prabowo menegaskan komitmennya mengembalikan hasil kejahatan keuangan kepada rakyat melalui program pendidikan dan kesejahteraan yang nyata.(lie)
