Rutan Sungaipenuh Sosialisasikan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 kepada WBP

Penulis : Redaksi
Rabu, 9 Februari 2022 - 19:59 WIB

Penulis : Redaksi

KORIDORNEWS.ID, SUNGAIPENUH – Rutan Kelas IIB Sungaipenuh melakukan sosialisasi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pemenkumham Nomor 3 Tahun 2018 kepada seluruh narapidana.

Sosialisasi ini dilakukan langsung oleh Plt. Kepala Rutan Sungai Penuh, Zuhir Hendri S.Sos beserta jajaran pada Rabu (9/2/2021) di lapangan olahraga Rutan Sungaipenuh.

Plt Karutan menjelaskan sosialisasi Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 itu tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kepada seluruh warga binaan.

Dengan penuh humanis, Zuhir menyampaikan beberapa poin perubahan kepada seluruh Narapidana.

Adapun poin perubahan dimaksud disampaikn oleh Ka.Subsi Pelayanan Tahanan (Okky Apriyanto), diantaranya :

Pemberian Hak Remisi :
– Justice Collabolator (surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya) tidak lagi dipersyaratkan.
– Pertimbangan dari Instansi atau Lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan.
– Tetap diwajibkan membayar lunas denda dan atau uang pengganti bagi narapidana korupsi.
– Tetap diwajibkan mengucap Ikrar dan telah menjalani program deradikalisasi bagi Narapidana Terorisme.

Pemberian Hak Integrasi:
– Justice Collabolator (surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya) tidak lagi dipersyaratkan.
– Pertimbangan dari Instansi atau Lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan.
– Tetap diwajibkan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti bagi narapidana Korupsi.
– Tetap diwajibkan mengucap Ikrar dan telah menjalani program deradikalisasi bagi Narapidana Terorisme.
– Penilaian berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).
– MAP (masih ada perkara lain) dipersyaratkan untuk PB (CMK, CB, CMB dimuat dalam Litmas).

Lebih lanjut PLT Karutan Sungai Penuh Zuhir Hendri, menegaskan bahwa Justice Collabolator sudah tidak lagi menjadi syarat untuk pengusulan Remisi ataupun Integrasi.

“Oleh karena itu, secara tidak langsung syarat mutlak agar warga binaan dapat diusulkan Remisi atau Integrasi adalah berkelakuan baik dengan mengikuti kegiatan pembinaan dan menaati tata tertib Lapas sebagaimana diatur dalam Permenkumham nomor 6 Tahun 2013,” jelas Zuhi.

Dihadapan seluruh napi dan petugas Rutan, Zuhir menjelaskan bahwa semua pelayanan mulai dari pengusulan dan pemberian hak-hak warga binaan di Rutan Sungai Penuh, tidak ada dipungut biaya apapun.

“Diimbau kepada seluruh keluarga warga binaan agar jangan memberikan imbalan berupa apapun jika ada yang mengatasnamakan Rutan Sungai Penuh dalam setiap pemberian layanan kepada warga binaan,” imbuhnya. (nun/hms)

Berita Terkait

Gubernur Al Haris Serahkan Remisi Bagi 3.553 Narapidana
Bupati Merangin H.Mashuri Tutut Turnamen Futsal Bupati Cup 2022
Bupati Merangin Buka Latsar CPNS Golongan III
HMKS Sumbar Gelar Workshop Fotografi, Menejement Event, dan Kepariwisataan

Berita Terkait

Selasa, 12 April 2022 - 23:46 WIB

Wagub Abdullah Sani Minta OPD Sering Turun Ke Masyarakat

Sabtu, 24 Oktober 2020 - 17:20 WIB

Peduli Sesama, Fikar Azami Temui dan Berikan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Sungai Liuk

Sabtu, 5 Desember 2020 - 02:16 WIB

Beri Dukungan Secara Pribadi, Ketua Pemuda Muhammadiyah Provinsi Jambi Ajak Masyarakat Memilih Fikar-Yos

Jumat, 20 November 2020 - 09:08 WIB

Jumat Berkah, Beryll Dara Santuni Warga Miskin dan Lansia

Berita Terbaru

Walikota Sungai Penuh Meresmikan Pengoperasian TPST RKE,Rabu 01/10/2025

Daerah

TPST RKE Resmi Beroperasi

Rabu, 1 Okt 2025 - 18:09 WIB