KORIDORNEWS.ID MERANGIN – Bupati Merangin H Al Haris melalui Wabup H Mashuri, menyampaikan jawaban Pemerintah atas pandangan Fraksi-fraksi Dewan, terhadap pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Merangin 2020.
Pada rapat paripurna terbuka DPRD Merangin Kamis (01/7) tersebut, secara gamblang wabup satu persatu menjawab pertanyaan fraksi-fraksi yang dilontarkan pada rapat paripurna terbuka sebelumnya.
‘’Terkait masalah asset, kita terus mendorong dilakukannya pembenahan. Penyelusura asset itu terus berjalan ke instansi-instansi dan sekolah-sekolah yang kepemilikan dokumen assetnya belum tuntas,’’ujar Wabup.
Diakui wabup, memang penyelusuran asset itu agak lamban perjalanan, karena yang diminta dokumen-dokumen pendukung tahun 2003. Pada saat itu jelas wabup, penataan asset secara administrasi belum tertata dengan baik.
‘’Yang paling banyak asset-aset itu di sekolah-sekolah, dimana kepala sekolah selain dibebani dengan pembelajaran, juga administasi asset. Ketika itu mungkin ada kelalaian, tapi ini akan terus kita telusuri,’’terang Wabup.
Sementara itu terkait lambannya pencairan dana, Kepala DPKAD Merangin Fajarman saat dikonfirmasi menjelaskan, kendala yang dihadapi adanya aturan perubahan dari aplikasi Simda ke SIPD.
‘’Namun karena SIPD belum normal betul, kemudian diperbolehkan melakukan pencairan menggunakan aplikasi Simda. Tapi untuk laporan dari dana yang dicairkan, tetap harus menggunakan aplikasi SIPD,’’terang Fajarman.(soc)
