JAKARTA – Suasana di Kementerian Keuangan mendadak tegang ketika para gubernur datang membawa suara darurat. Gubernur Jambi, Al Haris, bersama 17 gubernur lain mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan keluhan keras soal rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Baca Juga : Ramai-ramai Gubernur Temui Menkeu Purbaya, Keluhkan Penurunan TKD
Mereka menilai kebijakan itu bisa membuat daerah lumpuh. “Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, ini soal kelangsungan hidup pelayanan publik di daerah kami. Jika TKD dipotong, daerah bisa krisis,” tegas Al Haris.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bahkan menyampaikan curhat paling getir. Ia mengaku pusing memikirkan cara membayar gaji 7.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat setrelah adanya Pemotongan TKD.
“Kita baru saja mengangkat 7.000 PPPK, dan sekarang dananya dipotong. Bagaimana kami bisa membayar gaji mereka?” ujar Mahyeldi di hadapan Menkeu Purbaya.
Baca Juga : Presiden Prabowo Bahas MBG, Ketahanan Pangan dan Energi di Rapat Kertanegara
Pertemuan ini menjadi simbol kegelisahan para kepala daerah atas kebijakan pusat yang dinilai tidak sinkron dengan kondisi di lapangan. Para gubernur berharap pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan tersebut agar pelayanan publik di daerah tetap berjalan****
