KORIDORNEWS.ID, KERINCI– Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci menegaskan tidak ada paket proyek di Kabupaten Kerinci yang dibatalkan atau dihapus.
Hal ini disampaikan oleh Dinas PUPR Kerinci saat mengikuti hearing dengan DPRD Kerinci terkait isu adanya paket proyek yang dibatalkan pada Kamis (16/9/2021) siang di Gedung DPRD Kerinci.
Dalam hearing tersebut, Kadis PUPR Kerinci, Maya Novefri menjelaskan bahwa isu adanya pembatalan proyek tidak benar. Seperti isu tentang pembangunan jembatan di Desa Tanjung Pauh, sampai saat ini tidak ada pembatalan atau dihapus.
“Begitu pula dengan proyek yang lain, tidak ada pembatalan. Tidak mudah membatalkan proyek, kan itu sudah dibahas dalam pembentukan APBD 2021,” ungkapnya, usai mengikuti hearing dengan dewan.
“Dinas PU tidak pernah menghilangkan atau merubah item kegiatan,” lanjutnya.
Maya menambahkan, untuk pembangunan jembatan Tanjung Pauh, saat ini anggaran yang tersedia sekitar Rp 1 miliar. Sementara dana yang dibutuhkan untuk pembangunan jembatan beton tersebut sebanyak Rp 4 miliar.
“Bentang jembatan 63 meter dan lebar 4 meter. Kesanggupan dana saat ini sebesar Rp 1 miliar, baru sebatas pengadaan tiang pancang,” ungkapnya.
Kelanjutannya, kata dia, pihaknya meminta kepastian dari Dewan untuk menganggarkan kembali di tahun 2022 mendatang. Jika bisa dianggarkan, maka pihaknya memastikan proyek tersebut akan tuntas.
“Anggaran yang dibutuhkan untuk proyek jembatan tersebut Rp 4 miliar, dan butuh penambahan anggaran Rp 3 miliar lagi,” terang dia.
Sebelumnya, ujar Maya, untuk jembatan Tanjung Pauh juga pernah diusulkan pembangun jembatan gantung dengan lebar 3 meter dan bisa dilalui mobil pickup. Namun, aspirasi masyarakat menginginkan jembatan beton.
“Kalau jembatan gantung butuh anggaran Rp 2 Milliar. Tahun 2020 kemarin pun, juga sudah ada dianggarkan Rp 1,5 Milliar, tapi tidak ada rekanan yang sanggup atau memasukkan penawaran,” terangnya.
Begitupun dengan sejumlah proyek yang lainnya yang diisukan dibatalkan. Kondisinya sama, keterbatasan anggaran menjadi kendala untuk mengerjakan proyek sesuai dengan yang diinginkan.
Terkait masalah ini, Maya mengatakan, pihaknya menyampaikan dan menawarkan 3 opsi agar proyek tersebut bisa segera dituntaskan.
“Pertama, kepastian dewan menganggarkan kembali tahun depan untuk lanjutan pekerjaan. Kedua, penambahan anggaran di APBD Perubahan, dan terakhir menggeser anggaran prioritas jika opsi pertama dan kedua tidak bisa dilakukan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi DPRD Kerinci Irwandri, Ketua Komisi III, juga menyampaikan tiga opsi tersebut. Menurut dia, terkait tiga opsi yang telah disampaikan Dinas PUPR itu, terlebih dahulu harus menunggu nota dinas dari Bupati Kerinci.
“Nanti kita tunggu nota dinas dari Bupati. Apakah bisa untuk penambahan anggaran atau tidak, atau dianggarkan sesuai yang dibutuhkan tahun depan,” ungkapnya.
Ditanya, apakah dewan siap menjamin penganggaran di tahun depan? Dia mengaku dewan tidak berani menjanjikan hal tersebut, karena pihaknya tidak tahu bagaimana mana kondisi pandemi Covid-19 di tahun depan yang telah banyak menyedot anggaran.
“Dewan tidak berani menjanjikan, karena ini terkait masalah dana, situasi sedang covid. Jembatan ini tahun 2020 juga sudah dianggarkan Rp 1,5 miliar, tidak ada yang lelang, tahun ini dianggarkan lagi, kondisinya seperti ini,” katanya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada pembatalan proyek. “Belum ada pembatalan, masih ada di DPA,” ungkapnya. (nun)
