SERANG – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, menjadi alarm keras bagi Indonesia. Salah satu titik di kawasan itu menunjukkan tingkat radiasi mencapai 875 ribu kali lipat di atas batas alamiah.
“Kontaminasi Cs-137 di Cikande menjadi alarm keras bagi seluruh bangsa. Kita harus merespons cepat, terukur, dan terkoordinasi,” kata Hanif Faisol di Serang, Rabu (15/10/2025).
Hanif menjelaskan, alat ukur mencatat 33 ribu mikrosievert per jam di salah satu titik. Ia menilai angka itu mengancam keselamatan manusia dan lingkungan sekitar.
Kementerian Kesehatan menemukan sembilan pekerja terpapar Cs-137 setelah melakukan uji Whole Body Counting. Hanif menyebut para pekerja menjalani perawatan intensif dan menerima obat khusus. “Kementerian Kesehatan terus memantau kondisi mereka di rumah masing-masing,” ujarnya.
Pemerintah membentuk satuan tugas lintas kementerian berdasarkan Keputusan Menko Bidang Pangan Nomor 43 Tahun 2025 untuk mempercepat penanganan. Tim gabungan dari Kementerian Lingkungan Hidup, BRIN, Bapeten, TNI, Polri, dan lembaga teknis lain langsung turun ke lapangan.
Baca Juga : Kasus Pencemaran Radioaktif di Cikande Masuk Tahap Penyidikan
“Kita harus menyelesaikan persoalan Cs-137 secepatnya agar masyarakat merasa aman. Pemerintah hadir untuk menjamin keselamatan warga,” tegas Hanif.
Hanif menuturkan, BRIN dan Bapeten sudah memetakan area kontaminasi. Lebih dari 100 personel KBRN Korps Brimob Polri, satu peleton Denzi Nubika TNI AD, dan para ahli dari PT Grafika membersihkan kawasan industri itu.
Tim dekontaminasi mengikuti standar keselamatan nuklir dan menutup area terkontaminasi dari publik untuk menjaga keamanan warga dan pekerja.
Hanif menolak segala bentuk kelalaian yang memicu kebocoran radiasi. “Saya memerintahkan tim penegakan hukum mempercepat proses penyelidikan sampai penyidikan. Kita harus menemukan sumber radiasi, baik dari impor skrap logam maupun pelimbahan dalam negeri,” tegasnya.
Ia meminta semua pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat desa, TNI, dan Polri, gencar mengedukasi warga serta menjaga koordinasi di lapangan.
“Disiplin menjaga keselamatan menjadi kunci. Semua pihak harus berkolaborasi dengan tanggung jawab penuh,” tutup Hanif.
